Jakarta, kabarsenayan.com. — Ketua Umum Garuda Asta Cita Nusantara, Muhammad Burhanuddin mengatakan: “Sejatinya Pilkada langsung telah membawa angin segar bagi iklim demokrasi di negeri ini karena merefleksikan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Semua masyarakat yang telah memenuhi persyaratan mempunyai hak untuk memilih figur kepala daerah dan wakilnya. Namun lambat laun, dalam pelaksanaannya telah membawa dampak “kerusakan” yang sangat fatal. Karenanya Komunitas Garuda Asta Cita Nusantara menyambut baik wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto mengenai pilkada secara langsung dihilangkan dan kembali dipilih melalui mekanisme DPRD.
Muhammad Burhanuddin menjelaskan beberapa kekurangan atau efek Pilkada langsung, diantaranya: kontestan mempraktekkan politik uang dengan membeli suara calon pemilih. Membentuk dan mengerahkan jaringan tim relawan untuk serangan fajar dengan sejumlah uang bagi wajib pilih. Belanja suara adalah pengeluaran atau investasi.
“Untuk meraih jabatan gubernur, nilai belanjanya mencapai ratusan miliar rupiah. Sedangkan nilai belanja suara untuk meraih jabatan bupati mencapai puluhan miliar. Maka, ketika menjadi pemimpin dalam administrasi pemerintahan daerah setempat, di benak sang pemimpin daerah bukan sekadar upaya balik modal. Sehingga harus dicari cara dan celah agar selama masa jabatannya diperoleh keuntungan besar”, ungkapnya.
Dan keuntungan itu kemudian akan digunakan untuk kepentingan pemenangan sebagai calon petahana dalam Pilkada langsung berikutnya,” kata Ketua Harian IKA SMANSA Makassar 87 itu.
Fenomena peningkatan korupsi di Indonesia sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana aktor utama korupsi adalah oknum birokrasi pemerintahan pusat, pemerintah daerah hingga perangkat desa/kelurahan. KPK sepanjang tahun 2004-2024 sudah menangani 618 kasus korupsi di pemerintahan kabupaten/kota, sebanyak 167 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Pelakunya adalah walikota dan wakilnya maupun bupati dan wakilnya.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada bulan November 2024 melansir setidaknya 138 orang peserta Pilkada 2024 diduga terlibat kasus korupsi, termasuk kandidat gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Sebanyak 138 figur kandidat bermasalah itu, ada yang pernah berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan orang-orang yang namanya pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi.
“Fakta miris tersebut membuka mata kita semua bahwa Pilkada langsung tidak membawa manfaat untuk kepentingan masyarakat, termasuk kualitas layanan publik pun tak kunjung membaik,” ujar pengacara ibukota ini.
“Apakah Pilkada langsung dengan modus koruptif yang dipertontonkan saat ini,minus etika moral dan lemah upaya penegakan hukum masih dianggap cara berdemokrasi pilihan terbaik ?” tambahnya.
Menurut Muhammad Burhanuddin: “Saatnya untuk jeda atau rehat dari sistem tersebut dengan mencari solusi terbaik dalam melahirkan pemimpin daerah yang jauh dari mesin Money Politik, bermoral dan beritegritas serta menjauhkan masyarakat dari perilaku koruptif yang pada gilirannya dapat memperbaiki indeks persepsi korupsi di negeri ini menjadi semakin membaik”.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komunitas Garuda Asta Cita Nusantara, Erlambang Trisakti mengatakan dengan mengembalikan Pilkada langsung melalui mekanisme pemilihan di DPRD mempunyai tujuan untuk menghindari biaya mahal pilkada, menghilangkan budaya koruptif di tengah masyarakat yang memilih pemimpin berdasarkan adanya “serangan fajar”. Dengan demikian Administrasi Pemerintahan menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efisien dan efektif, demokratis serta profesional. Dengan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD juga memudahkan pengawasan tindakan korupsi dari oknum partai/anggota Dewan dan kandidat Calon Kepala daerah karena akan diawasi gerak geriknya di DPRD oleh tim Tipikor Mabes Polri,Tipikor Kejaksaan dan KPK.
“Bahwa dengan menghapus pilkada langsung bukan merupakan langkah mundur demokrasi karena kualitas pemimpin yang terpilih lebih bermoral,jauh dari budaya koruptif,” ujarnya.
Opsi lain bisa dilakukan adalah bisa secara bertahap, bisa saja dimulai meniadakan di tingkat pemilihan langsung gubernur/wakil gubernur tetapi untuk pemilihan kepala daerah tingkat walikota/bupati ditempuh dengan memperhatikan karakter suatu daerah seperti tingkat pendidikan,tingkat penghasilan dll variabel dapat dihapus pilkada langsungnya.