Senin pagi, Dua Puluh Tujuh (27) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se Indonesia serentak hadir ke Jakarta, baik Syuriah maupun Tanfidziyah, untuk bertabayyun kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait simpang siur pelaksanaan Muktamar NU Ke 34. Kedatangan para pimpinan Wilayah Provinsi tersebut sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terkait persiapan Muktamar NU ke 34. Belakangan, ketidakpastian Muktamar NU itu menimbulkan pro kontra bahkan, riaknya sampai muncul kekhawatiran terjadi kegaduhan dan konflik.
Hingga saat ini, para PWNU tengah berada di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat terdiri dari Jawa Timur, Jawa Tengah,Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara,Papua Barat.
Ketua Panitia Daerah Muktamar NU di Lampung dan sekaligus Ketua NU Lampung, Prof. Dr. KH. Mukri, kepada pengurus Wilayah lainnya menyatakan, bahwa sejak tahun 2020, PWNU Lampung sudah siap menjadi tuan rumah dan menyiapkan segala daya dukung dan fasilitas untuk menyelenggrakan Muktamar NU.
“Terkait pelaksanaan Muktamar NU di Lampung, jika tahun 2020 saja kami siap menjadi tuan rumah, apalagi tahun 2021, meskipun dengan tetap menerapkan prokes sesuai aturan pemerintah. Setelah ada Keputusan penundaan karena pada 23-25 Des. 2021 pemerintah memberlakukan PPKM Level 3, kami selaku Panitia Daerah sekaligus Pimpinan Wilayah NU bersama 27 Wilayah Provinsi, siap mendukung dan melaksanakan Muktamar NU ke 34 pada 17-19 Desember 2021 sesuai instruksi Rais Aam PBNU,” papar Prof. Mukri yang juga Rektor UIN Lampung.
Sebelum pertemuan dengan para Pimpinan Wilayah NU hari
ini, Prof. Mukri pun menandaskan : “Hasil koordinasi terakhir dengan Kapolda, Danrem, dan Gubernur Lampung, semuanya menyatakan Siap. Termasuk Gubernur Lampung yang sudah menyiapkan dukungan sarana, fasilitas, maupun pendanaan”, tegas Mantan Ketua Ansor/Banser Lampung.
Pandangan Prof. Mukri tersebut menampik adanya berbagai spekukasi informasi, seakan pelaksanaan Muktamar NU ke 34 mustahil dilakukan di Lampung. “Seluruh fasilitas penginapan di sejumlah hotel, maupun pelaksanaan Muktamar, baik Pembukaan, Persidangan, maupun Penutupan, kami tegaskan sangat siap untuk menyukseskan Muktamar,” Prof Mukri menegaskan.
Kalaupun ada yang tidak siap dan dengan akses serta fasilitas terbatas adalah di Ponpes Assa’adah. “Bahkan saat ini, para pekerja dan kontraktorpun berhenti karena belum jelas pembayarannya. Juga, siapa yang mendapat kewenangan pembangunan tersebut dan biayanya darimana. Sepertinya, sejak 2019 PBNU memutuskan Muktamar NU akan digelar di Lampung, PBNU memang belum menyiapkan secara serius fasilitas dan lokasi di area tersebut. Apalagi akses jalan yang sempit, karena kalau ada papasan mobil bis, pasti akses jalan macet total”, lebih rinci Prof. Mukri menjelaskan.
Prof Mukri menambahkan, karena itu, kehadiran 27 Pimpinan PWNU untuk menemui PBNU di Jakarta punya semangat, tekad dan komitmen yang sama, bahwa Muktamar sebagaimana dititahkan oleh Pemimpin Tertinggi dan sakral PBNU, KH Miftachul Achyar sebagai Rais Aam, untuk dilaksanakan pada tanggal 17 Desember mutlak harus diamankan.
Dalam kesempatan tersebut, Para Pimpinan Wilayah menyampaikan sikap dan kesepakatan, Pertama,
Bersepakat mendukung pelaksanaan Muktamar NU Ke 34 pada 17 Desember 2021; Kedua, Mendukung pelaksanaan yang damai, sejuk, dan membahagiaan; Ketiga, Meminta kepada pengurus PBNU dan segenap Panitia Muktamar untuk benar-benar menyelenggarakan Muktamar NU ke-34 pada tanggal 17 Desember 2021 dengan sebaik-baiknya.
Pengurus Syuriah NU Yogyakarta, KH Mas’ud, mengibaratkan situasi jelang Muktamar NU seperti seorang Ibu mengandung yang sudah siap melahirkan. Mestinya berdasarkan medis, kelahirannya ditentukan pada 23-25 Desember 2021. Karena ada kondisi darurat, yang dapat mengakibatkan kematian bayi atau Ibu, bahkan bisa keduanya, maka satu-satu nya solusi adalah dengan operasi caesar. “Seperti itulah gambarannya, mengapa kami pahami, instruksi Rais Aam, untuk memakukan atau reschedule Muktamar NU pada 17 Desember 2021, dalam upaya menjaga marwah sekaligus menyelamatkan jamaaah maupun jam’iyyah Nahdlatul Ulama”.
Saat berita diturunkan, para pimpinan Wilayah Provinsi Nahdlatul Ulama, tengah berada di Kantor PBNU Jakarta untuk menemui Pengurus PBNU untuk menyampaikan aspirasinya.